Peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin

 Kekuasaan mutlak presiden

Pada masa demokrasi terpimpin kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Hal ini jelas sebuah penyimpangan dari UUD 1945 dan Pancasila dimana seharusnya rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Beberapa contoh :

a. Kedudukan MPRS berada di bawah presiden, di dalam UUD 1945, bahwa presiden harus berada di bawah MPRS.

b. Pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 berjudul _"Penemuan kembali revolusi kita"_ dijadikan GBHN berdasarkan Tap MPRS No 1 tahun 1960.

c. Pidato presiden yang berjudul _"Berdiri di atas kaki sendiri"_ dijadikan pedoman Revolusi dan landasan politik luar negeri. 

d. Pembubaran Peperti yang diketuai A.H.Nasution dan PARAN yang juga diketuai sama dan diganti KOTI (Komando Daerah Tertinggi).

e. Pembubaran DPR.

f. Pengeluaran produk hukum yang setingkat UU dalam penetapan presiden.

g. Penghapusan wakil presiden.

h. Pembentukan front Nasional.

Penyederhanaan parpol 

Dalam penpres No 5/1959 pada awalnya partai politik berjumlah 28 partai. Setelah dikeluarkan penpres, parpol diperkecil menjadi 11 partai. Pada tanggal 17 Agustus 1960, Presiden membubarkan 2 partai (Masyumi dan PSI) karena anggotanya terlibat PRRI/Permesta.

Dominasi PKI

Hal ini dipertegas dengan ajaran Sukarno yang terfokus apa yang disebut NASAKOM. Secara tidak langsung, ajaran NASAKOM membuat PKI semakin mudah dalam melancarkan ideologinya yang ingin menyingkirkan Pancasila. Hal uni terlihat pembubaran partai Murba dan BPS yang setia Pancasila.

Ajaran Resopim

Berdasarkan ajaran tersebut sebuah negara dapat maju apabila unsur bangsa dan negara dicapai dengan Revolusi, Sosialis, dan dipimpin oleh presiden.

Penyimpangan politik luar negeri 

a. Politik konfrontasi Nefo dan Oldefo

Nefo ( golongan yang menentang Imperialisme dan kolonialisme )

Oldefo ( golongan yang mendukung )

Indonesia berpihak pada golongan Nefo.

b. Konfrontasi dengan Malaysia karena pembentukan negara federasi Malaysia oleh Inggris.

c. Politik Mercusuar.

Pembentukan DPAS

DPAS diketuai oleh presiden Soekarno terdiri dari 45 anggota terdiri atas 12 orang wakil parpol.

ABRI

TNI dan Polri disatukan menjadi ABRI. ABRI terdiri atas 4 angkatan, yaitu AD, AL, AU, dan Kepolisian. Yang kedudukan langsung dibawah presiden.